Sedikit tentang ekonomi dan politik


Ekonomi Neoliberalisme

Sesuai dengan namanya, neo berarti baru dan liberalisme (liberal / bebas), maka liberalisme adalah bentuk baru dari paham ekonomi pasar liberal. Sebagai salah satu varian dari kapitalisme yang terdiri dari merkantilisme, liberalisme, keynesianisme, neoliberalisme dan neokeynesianisme, neoliberalisme adalah sebuah upaya untuk mengoreksi kelemahan yang terdapat dalam liberalisme.
Faham liberal yang mendominasi negara-negara didunia sejak akhir perang dunia II sampai dengan tahun 1970an, berpendapat perlunya suatu perencanaan ekonomi yang dapat menghindari terulangnya kembali depresi besar pada tahun 1930an, yaitu dengan mengatur perdagangan bebas berdasarkan nilai tukar tetap yang ditentukan oleh pemerintah dan mata uang dollar AS sebagai patokannya yang dapat ditukar dengan emas pada harga tetap. Faham ini beranggapan bahwa kesejahteraan ekonomi akan dicapai dengan menerapkan sistem pasar bebas tetapi dengan campur tangan pemerintah dan memberikan ruang gerak sangat besar bagi para memilik modal sebagai penggerak utama ekonomi. Faham liberal ternyata mengakibatkan akumulasi kapital dari pemilik modal, meningkatkan pengangguran dan inflasi yang berkepanjangan dan akhirnya kolap. Faham ini kemudian diperbaiki dan diganti dengan neoliberalisme.
Washington Consensus pada awalnya diperkenalkan oleh John Williamson yang menggagas sepuluh butir kebijakan ekonomi sebagai resep standar yang disepakati oleh Bank Dunia, Dana Moneter Internasional dan Departemen Keuangan Amerika, yang ketiganya bermarkas di Washington, untuk negara-negara berkembang di Amerika Latin yang mengalami krisis ekonomi pada waktu itu. Kesepuluh butir kebijakan ekonomi tersebut yaitu : 1). Defisit anggaran untuk menjaga stabilitas harga dan ekonomi makro sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi. 2). Realokasi pembelanjaan pemerintah dari sektor-sektor yang kurang ekonomis ke sektor-sektor yang memiliki potensi meningkatan distribusi pendapatan seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. 3). Reformasi perpajakan untuk memperluas obyek pajak. 4). Liberalisasi sektor keuangan dengan suku bunga yang ditentukan oleh pasar. 5). Penyatuan nilai tukar mata uang pada tingkat yang kompetitif untuk mempercepat pertumbuhan ekspor. 6). Pembatasan perdagangan secara kuantitatif diganti dengan penetapan tarif. 7). Menghapus berbagai hambatan bagi masuknya penanaman modal langsung. 8). Privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara. 9). Penghapusan berbagai peraturan yang membatasi masuknya pemain baru atau tingkat persaingan. 10). Sistem hukum harus menjamin hak-hak kepemilikan dan berlaku bagi sektor informal.
Dari kesepuluh butir kebijakan ekonomi tersebut, yang paling mendekati faham neoliberal menurut penggagasnya, John Williamson, adalah butir tentang privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara, dengan tujuan terutama untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan tersebut. Menurutnya, penolakan terhadap privatisasi tersebut lebih disebabkan oleh prosesnya yang korup dan hak monopoli yg masih dinikmati oleh perusahaan hasil privatisasi sementara regulasi yang ada tidak memadai untuk melakukan kontrol terhadap keduanya.
Jika dikaitkan dengan proses globalisasi yang melanda Negara-negara maju, maka sistem ekonomi neoliberalism memang sesuai dengan kondisi tersebut. Tetapi, untuk emerging countries (seperti Indonesia), terpaan gelombang globalisasi jika tidak disertai dengan kesiapan dunia usaha untuk berkompetisi di pasar global adalah sebuah keniscayaan.
Prinsip dasarnya kebijakan ekonomi pasar neoliberal adalah sebagai berikut: (1) tujuan utama ekonomi neoliberal adalah pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas-sempurna di pasar; (2) kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui dan (3) pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui penerbitan undang-undang (Giersch, 1961). Faham neoliberal mensyaratkan adanya pengalihan sebagian peran pemerintah kepada swasta dalam rangka efisiensi birokrasi dan perbaikan ekonomi.

Ekonomi Kerakyatan

Dari sisi etimologis, menurut Mubyarto, ekonomi rakyat bukan berasal dari dua kata yang terpisah, yakni “ekonomi” dan “rakyat” tetapi muncul sebagai lawan dari “ekonomi konglomerat”. Intinya, ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 UUD 45 dan sila ke empat Pancasila. Artinya, rakyat harus berpartisipasi penuh secara demokratis dalam menentukan kebijaksanaan ekonomi dan tidak menyerahkan begitu saja keputusan ekonomi kepada kekuatan atau mekanisme pasar.
Ukuran apakah sistem ekonomi rakyat telah dijalankan atau tidak, terletak pada implementasinya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam ekonomi rakyat, aturan mainnya adalah keadilan ekonomi, yaitu aturan main tentang ikatan-ikatan ekonomi yang didasarkan pada etika.
Ekonomi rakyat muncul sebagai akibat adanya kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat (Kartasasimita, 1996). Kegiatan ekonomi masyarakat lapisan bawah inilah yang disebut ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat dapat dikenal dari ciri-ciri pokoknya yang bersifat tradisional, skala usaha yang kecil, dan kegiatan atau usaha ekonomi bersifat sekedar untuk bertahan hidup (survival).
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi rakyat adalah ekonomi partisipatif yang memberikan akses wajar dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat dalam memperoleh input, proses produksi, distribusi, dan konsumsi tanpa ada hambatan masuk ke pasar, serta dalam pengelolaannya menjamin kelestarian sumberdaya alam pendukungnya.
Lebih jauh, pengertian “jaringan ekonomi kerakyatan” adalah sistem susunan dan hubungan antara berbagai kelembagaan ekonomi baik secara horisontal maupun secara vertikal yang ada dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, transformasi kelembagaan tradisional untuk memperkuat jaringan ekonomi kerakyatan di pedesaan menyangkut transformasi dari beberapa jenis kelembagaan yang ada serta menyangkut aspek struktur kelembagaan, tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, serta sistem tata hubungan antar kelembagaan baik secara horisontal maupun secara vertikal.
Kesenjangan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat sulit dihilangkan, bahkan ada kecenderungan melebar. Kesenjangan yang ada disebabkan adanya perbedaan dalam: pemilikan sumberdaya produktif (lahan dan modal), penguasaan teknologi, akses ke pasar dan kepada sumber-sumber informasi, keterampilan manajemen, serta adanya dampak globalisasi ekonomi.
Meskipun integrasi sistem ekonomi tradisional ke dalam sistem ekonomi modern sudah berlangsung, namun hasilnya menambah jurang kesenjangan yang ada. Kondisi di atas menjadikan sulitnya melakukan transformasi dari struktur masyarakat agraris menjadi struktur yang berdasarkan perkembangan industri dan pertanian secara seimbang (Tjondronegoro, 1999).
John Commons dalam Mubyarto (2002), mengakui prinsip ekonomi neoklasik tentang kelangkaan (scarcity) dan asas efisiensi untuk mengatasinya, tetapi berbeda dengan teori ekonomi klasik dalam cara-cara mencapai “harmoni” atau “keseimbangan”. Bukan dengan menyerahkannya pada mekanisme pasar melaui persaingan (competition), tetapi melalui kerjasama (cooperation) dan tindakan bersama (collective action). Diharapkan akan tercapai keseimbangan antara pertumbuhan dalam jangka pendek di satu sisi dan aspek pemerataan dan sustainabilitas dalam jangka panjang di sisi lain.

Ekonomi Pancasila

Tidak dapat disangkal bahwa hangatnya polemik tentang sistem ekonomi Indonesia sekitar tahun 1980an berkisar kepada gagasan Mubyarto mengenai Sistem Ekonomi Pancasila (SEP). Sebutan SEP sebenarnya telah dilontarkan lebih dulu oleh Emil Salim dalam suatu artikel pada harian Kompas tanggal 30 Juni 1966.
Di kalangan para pelopor SEP terdapat dua cara pandang. Pertama, jalur yuridis formal, yang berangkat dari keyakinan bahwa landasan hukum SEP adalah pasal 33 UUD 1945, yang dilatarbelakangi oleh jiwa Pembukaan UUD 1945 dan dilengkapi oleh pasal 23, 27 ayat 2, 34, serta penjelasan pasal 2 UUD 1945. Pelopor jalur ini, misalnya adalah Sri-Edi Swasono dan Potan Arif Harahap.
Jalur kedua adalah jalur orientasi, yang menghubungkan sila-sila dalam Pancasila. Termasuk dalam kubu ini adalah Emil Salim, Mubyarto, dan Sumitro Djojohadikusumo. Pada dasarnya mereka menafsirkan SEP sebagai sistem ekonomi yang berorientasi pada sila I, II, III, IV, dan V. Perbandingan pemikiran ketiga tokoh ini dapat dilihat dalam Tabel 1. Terlihat bahwa ketiganya berusaha menjabarkan ideologi Pancasila dalam dunia ekonomi dan bisnis.
Tabel 1. Perbandingan SEP versi Emil Salim, Mubyarto, dan Sumitro Djojohadikusumo
SILA
EMIL SALIM
MUBYARTO
SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO
I
Mengenal etika dan moral agama
Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral
Ikhtiar untuk senantiasa hidup dekat dengan Tuhan YME
II
Titik berat pada nuansa manusiawi dalam menggalang hubungan ekonomi dalam perkembangan masyarakat
Ada kehendak kuat dari masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial (egalitarian), sesuai asas kemanusiaan
Ikhtiar untuk mengurangi & memberantas kemiskinan dan pengangguran dalam penataan perekonomian masyarakat
III
Membuka kesempatan ekonomi secara adil bagi semua, lepas dari kedudukan suku, agama, ras, atau daerah
Nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi
Pola kebijakan ekonomi & cara penyelenggaraannnya tidak menimbulkan kekuatan yang mengganggu persatuan bangsa & kesatuan negara
IV
Bermuara pada pelaksanaan demokrasi ekonomi & politik
Koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan bentuk paling kongkrit dari usaha bersama
Rakyat berperan dan berpartisipasi aktif dalam usaha pembangunan
V
Memberi warna egalitarian dan social equity dalam proses pembangunan
Imbangan yang tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi
Pola pembagian hasil produksi lebih merata antar golongan, daerah, kota-desa
Sumber: Kuncoro (2000: 199)
Agaknya ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka, yang artinya nilai dasarnya tetap, namun penjabarannya dapat dikembangkan secara kreatif dan dinamis sesuai dengan dinamika perkem-bangan masyarakat Indonesia (Alfian, 1991).
Pancasila sering juga disebut sebagai kombinasi antara Declaration of Independence dan Manifesto Komunis. Tetapi yang lebih tepat, Pancasila intinya adalah kombinasi tiga ideologi, yaitu Nasionalisme, Sosialisme dan Demokrasi, tetapi kesemuanya didasarkan pada Humanisme dan kepercayaan Monoteisme. Bung Karno sendiri dalam salah satu artikelnya menyebut tiga sumber ideologi, yaitu Nasionalisme, Islamisme dan Komunisme. Sedangkan Bung Hatta menyebut tiga sumber lain, yaitu Islam, Sosialisme dan budaya Indonesia.
Jika Ekonomi Pancasila dapat dirumuskan sebagai “ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai Pancasila”, maka Ekonomi Pancasila sebenarnya adalah sebuah sistem Ekonomi Campuran.
Ekonomi Pancasila disebut juga sebagai ekonomi yang berasaskan kekekeluargaan, kegotong-royongan dan kerjasama. Ini adalah nilai-nilai tradisional yang bersumber pada budaya Indonesia. Tapi asas kekeluargaan ini, yang berdasarkan kepada solidaritas mekanis, telah ditransformasikan menjadi solidaritas fungsional, dengan nilai-nilai individualita dalam lembaga koperasi.
Secara epistemologis Ekonomi Pancasila perlu digambarkan dalam sebuah deskripsi dan analisis mengenai Sistem Ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang disusun berdasarkan UUD 1945, termasuk Pancasila, khususnya berpedoman pada pasal 33. Sokoguru sistem ekonomi ini adalah koperasi, khususnya model koperasi negara-negara Nordic yang sudah cukup baku, baik dari aspek makro maupun mikro. Tapi koperasi Indonesia adalah koperasi yang dibentuk di atas perekonomian rakyat yang terdiri dari usaha keluarga (usaha mikro), usaha kecil dan menengah, sebagaimana pernah digambatrkan oleh Bung Hatta.
Sebagai ekonomi campuran, Ekonomi Pencasila mengkhususkan pada aspek peranan negara sebagai regulator terutama melalui lembaga perencanaan pusat dan peranan negara sebagai aktor, yang berwujud badan usaha milik negara. Selain itu, berdasarkan Mukaddimah UUD 1945, negara mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat, sebagaimana yang terdapat dalam konsep Negara Kesejahteraan dari kawasan Eropa Barat Nordic. Salah satu bentuk kesejahteraan itu adalah adanya sistem jaminan sosial (social security) yang di negara-negara sedang berkembang berbentuk sistem perlindungan sosial (social protection) dan di masa krisis
berbentuk jaringan pengaman sosial (social safety net).
Sebagai ekonomi campuran pula, Ekonomi Pancasila mengandung unsur pasar dan modal di satu pihak serta negara dan kekuasaan di lain pihak. Hanya saja, jika pasar didefinisikan sebagai pasar-sosial atau pasar yang berkeadilan, modal disini diartikan secara luas, yang mencakup modal sosial, modal kultural, dan modal spiritual, sehingga perekonomian terbebas dari sistem kapitalis.
Akhirnya, secara aksiologis Ekonomi Pancasila perlu ditegaskan sebagai perekonomian yang bertujuan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan ketimpangan, kesenjangan, ekspoitasi dan ketargantungan, melalui partisipasi rakyat dalam kegiatan ekonomi sehingga tercapai suatu kondisi masyarakat yang beradilan atau masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Karena itu rumusan normatif mengenai Ekonomi Pancasila perlu disusun. Sebagaimana dikatakan oleh Bung Hatta, kita harus selalu ingat kepada pedoman normatif dalam kegiatan ekonomi, yaitu Pancasila yang perlu ditafsirkan secara sosial-ekonomi.

Perbedaan dan persamaan dalam sistem ekonomi Neoliberalisme, Kerakyatan, dan Pancasila

Persamaan paling mencolok terlihat antara sistem ekonomi pancasila dan kerakyatan dimana dasar yang digunakan bersumber dari sila-sila dalan Pancasila dan UUD 1945 terutama pasal 33.
Sementara, perbedaan mendasar yang paling terlihat, yaitu antara sistem ekonomi neoliberalisme dan sistem ekonomi kerakyatan dan pancasila adalah dasar pemikirannya. Neoliberalisme dikatakan sebagai akibat dari konsensus Washington dimana salah satu kebijakannya adalah dengan melakukan privatisasi. Sementara sistem ekonomi pancasila dan kerakyatan bersumber dari UUD 1945 dan Pancasila, dimana kebijakan-kebijakan yang timbul sesuai dan sejalan dengan UUD 1945 dan Pancasila itu sendiri.
Sistem ekonomi neoliberalisme lahir untuk melengkapi cabang kapitalisme yang terdahulu, yaitu liberalisme, dan disebut-sebut sebagai efek dari proses globalisasi. Sementara sistem ekonomi pancasila dan kerakyatan bersumber dari ideologi bangsa sejak dulu. Sebagaimana visi, misi, tujuan dan cita-cita bangsa terkandung di dalamnya, sehingga tidak serta merta begitu mudahnya mengalami perubahan, karena ideologi bangsa adalah identitas bangsa Indonesia itu sendiri.
Dalam ilmu ekonomi, dikenal masalah yang paling mendasar dan crusial dalam kehidupan adalah mengenai kelangkaan barang, sementara kebutuhan manusia semakin banyak dan beragam. Sistem ekonomi kerakyatan mengajarkan untuk mengatasi kelangkaan tersebut dengan kerja sama dan juga gotong-royong, namun lain halnya dengan neoliberalisme yang memberikan kesempatan kepada pasar untuk menguasai dan menyelesaikan kelangkaan tersebut. Di sinilah lagi-lagi perbedaan pandangan antara kedua sistem ekonomi tersebut.
Selain itu, pada sistem ekonomi neoliberal, sektor swasta memegang peranan utama dalam perekonomian, dimana campur tangan negara direduksi. Sementara pada sistem ekonomi pancasila dan kerakyatan, kebijakan negara berjalan seirama dengan kepentingan rakyat banyak memegang peranan penting.
Pasar bebas sebagai ciri dasar neoliberalisme, tentu saja berbeda maksudnya dengan pasar sebagai usaha kerakyatan.

Selanjutnya, sistem ekonomi apa yang cocok diimplementasikan di Indonesia?

Penjelasan sederhana dari berbagai artikel di atas mengenai teori ekonomi neoliberalisme, kerakyatan, dan pancasila sekali lagi merupakan akibat dari perkembangan isu-isu yang berkembang dalam hubungannya dengan kebutuhan dan perubahan dalam masyarakat. Dalam buku-buku baku tentang sistem ekonomi, tidak ada penafsiran murni mengenai suatu sistem ekonomi, semuanya merupakan pendapat dari para ahli. Bahkan penggagas kapitalisme, Adam Smith juga memulai teorinya dengan berbagai argumentasi.
Ekonomi neoliberal digambarkan sebagai suatu paham ekstrem dimana kebebasan benar-benar sepenuhnya berada di tangan swasta (pemerintah diabaikan) dan dibandingkan dengan sistem ekonomi kerakyatan dimana sistem ekonomi ini bertujuan untuk meningkatkan hajat hidup rakyat banyak dengan kedaulatan berada di tangan rakyat.
Padahal, sebagai paham yang ekstrem dari induk kapitalisme, neoliberalisme lebih layak jika dibandingkan dengan paham komunisme dimana sepenuhnya perekonomian dengan perencanaan terpusat dan kepemilikan ada pada negara.
Tetapi dalam kenyataannyapun, negara-negara kaya di Amerika, Eropa, dan Asia, yang berlabel kapitalis ternyata sarat dengan praktik-praktik di luar pasar, seperti tunjangan penganggur, berbagai bentuk jaminan sosial, dan penyediaan jasa publik seperti sekolah dan kesehatan. Banyak juga dari negara-negara tersebut yang memberikan subsidi dan beragam perlindungan terhadap industri ataupun produk lokal, baik terang-terangan maupun terselubung.
Dan sebaliknya, sedemikian sehingga tidak ada sistem politik yang benar-benar ekstrem ke kiri (dalam hal ini neoliberalisme) maupun ke kanan (dalam hal ini komunisme). Tetapi berada di tengah-tengah antara keduanya. Karena, tak satu negara pun yang menyerahkan roda perekonomian pada mekanisme pasar bebas dan kepemilikan sepenuhnya pada swasta. Sementara, pada sisi ekstrem yang lain, tak ada satu negara pun yang mengendalikan sepenuhnya perekonomian dengan perencanaan terpusat dan kepemilikan sepenuhnya pada negara.
Silang pendapat antar para ahli, menunjukkan bahwa antara paham yang satu dengan lainnya adalah merupakan beragam pernyataan dari pemikiran logis, disamping merupakan tuntutan dari arus globalisasi yang terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Tak pelak lagi, neoliberalisme sebagai paham gaya baru dianaktirikan dan dihindari. Padahal, dalam kenyatannya neoliberalisme murni sendiri sulit untuk direalisasikan.
Sementara pancasila sebagai ideologi negara telah melahirkan suatu sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi pancasila yang dalam kenyataannya justru juga sulit untuk diterapkan dalam tata perekonomian di Indonesia sendiri. Hal ini karena tujuan SEP untuk meningkatkan hajat hidup rakyat dengan partisipasi rakyat dirasa masih dalam angan, karena masih banyak rakyat Indonesia sendiri yang masih awam dengan kegiatan perekonomian sektor makro. Pancasila menitik beratkan pada industri kecil dan koperasi, padahal perlu lebih dari sekedar usaha untuk bertahan karena arus persaingan yang semakin terasa.
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa Sistem Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi gabungan, maka tidak salah juga jika saya mencoba menggabungkan antara ideologi pancasila disesuaikan dengan masuknya arus globalisasi. Sehingga diperoleh perpaduan antara sistem ekonomi neoliberalisme dengan pancasila.
Lebih jauh, kondisi perekonomian di Indonesia saat ini masih belum stabil setelah bersusah payah keluar dari badai krisis tahun 1998 dan tahun 2008 yang meluluhlantakkan sistem perekonomian di sektor non-real (finansial). Tidak semua dunia usaha di Indonesia siap untuk berkompetisi di pasar global, sehingga pemerintah perlu melakukan berbagai kebijakan proteksi terhadap mekanisme impor produk dan kemudahan mekanisme ekspor produk (khususnya mengenai pengurusan Letter of Credit). Didalam proses membuat sebuah kebijakan ekonomi, sebuah negara tidak akan mungkin jika tidak melakukan penyesuaian terhadap kondisi dunia usaha sebagai bagian penting yang dapat menggerakkan sistem perekonomian di negara tersebut.
Pada dasarnya, ilmu ekonomi yang diajarkan pada hampir semua fakultas ekonomi di Indonesia dibangun di atas kerangka kapitalisme, maka sesungguhnya sulit dielakkan bila 99,9 persen ekonom Indonesia memiliki kecenderungan untuk menjadi penganut neoliberalisme.
Asalkan tetap berpedoman apa yang dicita-citakan oleh pendiri negara Indonesia tercinta, dan tetap memiliki pendirian dan berkepribadian atas segala efek samping dan perubahan di dunia luar, dengan tidak melupakan visi, misi dan tujuan bersama, bangsa Indonesia akan menemukan momentumnya sendiri untuk mengalami kejayaan. Karena suatu bangsa akan menjadi semakin besar, jika mengalami banyak cobaan dalam perjalanannya.

Referensi :

http://pemilu-2009.infogue.com/

http://www.khilafah1924.org/

http://rizqullah.niriah.com/

http://www.kr.co.id/web/

http://politikana.com/baca/

http://pemudaindonesiabaru.blogspot.com/

http://www.ekonomirakyat.org/

http://www.tempointeraktif.com/

http://www.bappenas.go.id/node/

http://www.pascaunhas.net/

http://www.pdf-search-engine.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Mayda on Twitter

RSS Simply ask me..

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
%d bloggers like this: